India mengambil langkah tegas untuk menetapkan kebijakan yang jelas tentang mata uang kripto. Menteri Urusan Ekonomi Ajay Seth mengumumkan bahwa makalah diskusi akan dirilis pada September 2024. Makalah ini bertujuan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengumpulkan beragam pendapat tentang kerangka hukum untuk mata uang kripto.
Apa Saja Pandangan yang Bertentangan?
Bank Sentral India (RBI) menentang keras legalisasi mata uang kripto, dengan alasan potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi makro. Bank sentral bersikeras melarang mata uang kripto dan stablecoin, karena khawatir dapat mengganggu sistem keuangan .
Akan tetapi, Badan Pengawas Pasar Modal India (SEBI) terbuka untuk mengatur sektor tersebut, yang menunjukkan bahwa perdagangan mata uang kripto harus dipantau oleh banyak otoritas. Sudut pandang yang bertentangan antara kedua badan pengawas yang signifikan ini menggarisbawahi kompleksitas dalam membentuk kebijakan mata uang kripto yang terpadu di negara tersebut.
Bagaimana Kerangka Regulasi Akan Berkembang?
Saat ini, India tidak memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mata uang kripto. Meskipun demikian, pemerintah memberlakukan persyaratan perpajakan dan pendaftaran yang ketat.
Perusahaan harus mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan (FIU-IND) untuk mematuhi norma anti pencucian uang (AML) dan anti pendanaan terorisme (CTF) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Lanskap regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas sektor tersebut.
Seth menyebutkan bahwa peraturan yang ada sebagian besar berfokus pada kepatuhan AML dan CTF. Ia juga mengakui perlunya langkah-langkah regulasi yang lebih luas, yang akan dibahas dalam makalah diskusi mendatang. Dokumen ini akan menguraikan arah kebijakan potensial dan meminta masukan dari pemangku kepentingan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif.
Apa yang Dapat Dipelajari Para Pemangku Kepentingan?
Hal-hal penting yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan meliputi:
RBI menganjurkan larangan penuh karena risiko stabilitas ekonomi.
- SEBI mendukung regulasi melalui berbagai otoritas.
- Peraturan saat ini berfokus pada kepatuhan AML dan CTF.
- Makalah diskusi akan mencari beragam perspektif tentang kebijakan masa depan .
- Menyelaraskan dengan standar global merupakan prioritas.
Pandangan Internasional India
India bermaksud membentuk kebijakan mata uang kripto dengan mempertimbangkan perspektif internasional. Pada September 2023, Seth menyatakan bahwa negara itu akan mengevaluasi kembali pendiriannya terhadap mata uang kripto.
Hal ini terjadi selama masa kepresidenan G20 India, yang menekankan pentingnya aturan yang terpadu secara global. Makalah diskusi yang akan datang melanjutkan upaya India untuk menyelaraskan peraturan kripto dengan standar global.
Langkah regulasi baru ini berupaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, yang bertujuan untuk memperjelas posisi India mengenai masa depan mata uang kripto melalui keterlibatan pemangku kepentingan.
Source : en.bitcoinhaber.net
